Jakarta –
Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR-RI memberi masukan ke Kementerian Agama (Kemenag) terkait penyelenggaraan haji 2024. Timwas berharap ke depan agar tim haji dibekali dengan bimbingan teknis (Bimtek).
Hal itu diungkapkan oleh Anggota Timwas Haji DPR, Ina Ammania yang tersebut juga Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDIP, pada rapat Timwas dengan Kemenag di Kantoe Daerah Kerja (Daker) Madinah, hari terakhir pekan 21 Juni 2024.
“Petugas, yang mana saya minta harus ada Bimtek, sehingga nggak ada yang tersebut namanya tenaga datang ke Makkah ini hanya sekali rekomendasi kenal teman segala macam,” kata Ina.
Ina kemudian menceritakan pengalamannya bertemu dengan pelaku haji. Ina kemudian merasa heran lantaran pelaku haji yang disebutkan tidaklah menjalani Bimtek.
“Karena saya menanyakan ke salah satu tim ‘Bimtek kamu dalam mana?’ ‘Oh nggak saya berangkat sekadar telah dapat penugasan’, ‘Bimtek enggak?’ (Dijawab) ‘Enggak’. Nah itu yang digunakan kita garisbawahi,” ujarnya.
Ina kemudian menyoroti pelayanan personel haji. Menurutnya, dari beberapa jemaah yang dimaksud ia temui rata-rata mengaku tidak ada puas dengan pelayanan anggota haji
“Yang kedua, sewaktu kita menyisir ke Makkah kita tanyakan jemaah, semuanya (menyatakan) tidak ada puas. Karena kenapa, satu, yang dimaksud di Syisyah, Raudah, Misfalah, itu sampai saya catat ia pada maktab berapa, dikarenakan pasti nanti kalau di dalam pansus ingin adalah data,” jelasnya.
Ina juga mengaku mendapati beberapa anggota yang digunakan tidak ada menjalankan tugasnya.
“Tadi kita menyisir dengan Bu Selly pada Nabawi bahwa banyak juga tim yang dimaksud tidaklah menjalankan tugasnya dengan baik. Itu sekadar yang tersebut saya mampu berikan masukan,” ungkapnya.
Ina kemudian mengungkap keluhan jemaah tentang situasi air conditioner (AC) dalam tenda jemaah yang digunakan mati.
“Mereka satu, AC-nya meninggal dengan udara yang digunakan panas begini mati, sedangkan dengan AC-nya nyala blower belaka itu kita tak mampu, itu satu,” ucapnya.
Lebih jauh, Ina menyoroti diplomasi pemerintah RI dengan Arab Saudi. Menurutnya, dengan total jemaah haji yang mana terbanyak, pemerintah RI seharusnya memiliki bargaining position yang mana kuat untuk perbaikan pelayanan.
“Satu lagi, kita jemaah kan paling banyak. Kenapa kita tidaklah bisa jadi misi diplomatik tambahan baik daripada jemaah negara-negara lain?,” pungkasnya.
(ygs/ygs)
Artikel ini disadur dari Timwas DPR Beri Masukan ke Kemenag soal Petugas Haji
