JAKARTA – Perdebatan mengenai khalayak toxic dilarang masuk kabinet kian memanas. Menko Lingkup Kemaritiman juga Penyertaan Modal Luhut Binsar Panjaitan yang mana mengajukan permohonan Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto tiada memasukkan pihak/orang toxic ke pemerintahannya.
Pengamat kebijakan pemerintah Rocky Gerung menyikapi perihal itu bahwa pemerintahan siapa pun untuk benar-benar kembali untuk konstitusi yakni memberikan kesejahteraan juga keadilan terhadap rakyat.
“Kabinet ke depannya wajib dibangun berdasarkan awal republik dibentuk yaitu kedaulatan rakyat, kesetaraan warga negara,” ujar Rocky pada acara Rakyat Bersuara di iNews TV yang dimaksud dipandu moderator Aiman Witjaksono, Selasa (14/5/2024).
Mantan politikus Partai NasDem Zulfan Lindan mengatakan, ucapan Luhut yang memohonkan Prabowo tak meminta warga atau pihak toxic ke pemerintahan sebagai hal yang dapat dimaknai dari bermacam sudut pandang pada kalangan publik.
“Pak Luhut berbicara seperti menyinggung dirinya sendiri atau sanggup dibilang beliau mengkritisi dirinya sendiri,” katanya.
Mestinya Luhut menjelaskan lebih banyak spesifik makna toxic yang dimaksud tepat. “Kriteria toxic itu seperti korupsi, kolusi, nepotisme, penyimpangan, pelanggaran hukum. Kalau dimaknai secara positif ya mungkin saja maksudnya mencari khalayak yang digunakan lebih lanjut bersih ke depannya,” ujar Zulfan.
Menurut dia, wajib juga ada pemikiran matang terkait rencana penambahan jumlah agregat kementerian di dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka apakah benar-benar berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan rakyat atau justru sebaliknya.
“Penambahan kementerian tiada membebani APBN juga yang dimaksud paling penting indikatornya harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Artikel ini disadur dari Orang Toxic Dilarang Jadi Menteri, Rocky Gerung: Kabinet Harus Berlandaskan Kedaulatan Rakyat
