JAKARTA – Legislator dari Partai Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena bicara keunggulan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan. Setelah sistem KRIS diterapkan, pembaharuan yang tersebut akan pasien rasakan pada antaranya isi tempat tidur rawan inap kelas tiga dari 12 berubah menjadi semata-mata empat.
“Maksud KRIS sangat baik melakukan konfirmasi bahwa pelayanan rumah sakit sekali lagi ke kelas rawat inap bukanlah pengobatan, itu memenuhi 12 standarisasi pelayanan,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR ini, hari terakhir pekan (24/5/2024).
Dia menggambarkan seperti apa pelayanan KRIS. Dahulu, rumah sakit kelas tiga ditemukan ada bangsal berisi 12 tempat tidur di ruangan rawat inap. Dengan KRIS, maksimal untuk kelas tiga itu empat tempat tidur.
Kemudian, kata dia, dulu ada bangsal kelas tiga tanpa kamar mandi dalam dalam. Di era KRIS, wajib kamar mandi dalam pada bangsal. Sistem KRIS juga mengatur ventilasi harus bagus, pencahayaan bagus, suhu ruangan terkontrol baik yang dimaksud sejuk dan juga memakai pendingin ruangan, ada tirai, setelah itu jalan menuju ke tempat tidur diatur.
Dia melanjutkan, pasien laki-laki lalu perempuan itu harus dibuat perbedaan kamar, juga ada ruangan infeksi lalu non infeksi. “Hal itu dikerjakan di rangka menjamin individu pasien mendapatkan pelayanan yang dimaksud betul-betul standar serta ideal,” ungkapnya.
“Dan itu harus dilaksanakan di dalam seluruh Tanah Air, dilayani dengan 12 kriteria standarisasi pelayanan yang mana mirip di dalam kelas 3, baik yang dimaksud ada dalam Papua, Rote, Miangas, sampai Sabang iitu harus sebanding semua,” sambung Melki.
Dia mengatakan, semua pelayanan dengan KRIS, secara bertahap akan berlaku paling lambat akhir Juni 2025 pada seluruh rumah sakit dalam pusat maupun daerah, milik pemerintah ataupun swasta.
“Tentu ini pasti akan menimbulkan masyarakat mendapatkan pelayanan tambahan baik di seluruh Tanah Air juga meningkatkan pelayanan BPJS Kesejahteraan jadi lebih lanjut baik lagi. Kebijakan ini akan menghasilkan BPJS Kesejahteraan akan berubah jadi lebih tinggi baik bekerja serupa dengan pihak rumah sakit,” tuturnya.
Karena itu, lanjut Melki, implementasi KRIS harus sebaik mungkin. Dia berharap beragam regulasi lanjutan dari kebijakan presiden mampu diturunkan mulai tingkat permenkes lalu sebagainya.
Dia menafsirkan pengelola rumah sakit swasta tidak ada harus khawatir terhadap biaya dikarenakan ada pengubahan pelayanan menjadi sistem KRIS. Sebab, kata Melki, pemerintah nantinya akan mencari pihak-pihak swasta yang dimaksud akan membantu melalui kegiatan CSR.
“Kita terus lakukan evaluasi, juga terakhir khusus rumah sakit swasta dan juga kegamanaan yang dimaksud memiliki kesulitan (pembiayaan) akan kita carikan pihak pihak swasta yang digunakan mempunyai CSR yang digunakan baik dan juga mampu membantu mengupayakan rumah sakit swasta lalu keagamaan untuk sanggup membantu pelayanan KRIS,” pungkasnya
Artikel ini disadur dari Legislator Golkar Bicara Keunggulan Sistem KRIS BPJS Kesehatan
