JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menyatakan tiada ingin mengomentari apa yang mana sudah berubah menjadi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang tersebut menjatuhkan sanksi peringatan keras terhadap dirinya dan juga seluruh komisioner KPU. Apalagi kedudukan KPU merupakan pihak teradu pada aduan ini.
Sehingga, Hasyim menafsirkan kurang elok jikalau dirinya harus memberikan tanggapan melawan putusan tersebut. “Kalau kena sanksi atau dijatuhi sanksi ya sudah ada kita terima, bukan kemudian kita komentari pada luar,” ujar Hasyim, Kamis (16/5/2024).
Kendati demikian, putusan DKPP ini berubah menjadi pembelajaran penting bagi KPU untuk lebih tinggi maksimal pada mengatur data pemilih. Terlebih sebentar lagi ada perhelatan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024.
“Tentu hanya kami mencoba semaksimal mungkin saja berkoordinasi dengan pihak-pihak yang punya otoritas untuk katakanlah yang punya kemampuan mengamankan data dalam bumi maya, kira-kira begitu,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan tegas terhadap Ketua KPU Hasyim Asy’ari serta seluruh komisioner berhadapan dengan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pelanggaran kode etik terkait insiden kebocoran data yang digunakan diretas akun anonim Jimbo itu sebelumnya diadukan warga bernama Rico Nurfiansyah Ali.
“Menjatuhkan sanksi peringatan keras untuk Teradu I Hasyim Asy’ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum, Teradu II Mochammad Afifuddin, Teradu Ill Betty Epsilon Idroos, Teradu IV Parsadaan Harahap, Teradu V Yulianto Sudrajat, Teradu VI Idham Holik, juga Teradu VII August Mellaz. Masing-masing selaku anggota KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan,” bunyi putusan Nomor 4-PKE-DKPP/I/2024.
Artikel ini disadur dari DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Soal Data DPT Bocor, Ketua KPU: Ya Sudah Kita Terima
