IKN serta urgensi pemindahan ibu kota negara

IKN (Ibu Daerah Perkotaan Nusantara) merupakan nama ibu kota baru Republik Nusantara yang mana berada dalam Kalimantan Timur. eksekutif memutuskan memindahkan ibu kota untuk mengatasi beraneka tantangan yang tersebut dihadapi Ibukota dan juga mengupayakan pengerjaan berkelanjutan.

Pemindahan ibu kota negara dari Ibukota ke Kalimantan Timur antara lain bertujuan menghurangi tekanan pada DKI Jakarta yang mana semakin padat dan juga rawan bencana, juga menyokong keadilan konstruksi pada luar Pulau Jawa.

Pemindahan ibu kota ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah ke Jakarta, seperti kemacetan, pencemaran lingkungan, dan juga risiko bencana alam. Selain itu, langkah ini diharapkan dapat menggalakkan pertumbuhan kegiatan ekonomi ke kawasan timur Indonesia, meningkatkan investasi, lalu menciptakan lapangan kerja baru.

IKN dirancang sebagai pusat administrasi yang dimaksud lebih tinggi modern juga ramah lingkungan, dengan infrastruktur yang dimaksud menggalang perkembangan sektor ekonomi kemudian kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pemindahan ibu kota bertujuan mengatasi ketimpangan pembangunan antara wilayah barat juga timur, dengan memanfaatkan sumber daya kemudian prospek Kalimantan untuk menciptakan pusat pemerintahan yang tersebut efisien lalu menyokong pembagian merata pembangunan.

Lalu, apa urgensi spesifik pemerintah Nusantara memindahkan ibu kota negara dari Ibukota ke IKN? Berikut penjelasannya, mengutip OIKN:

1. Visi Tanah Air 2045

Untuk menghadapi tantangan mendatang serta mencapai Visi Tanah Air 2045, yang berusaha mencapai Negara Indonesia bermetamorfosis menjadi ekonomi lima besar bumi dengan Produk Domestik Bruto per kapita 23.119 dolar AS, diperlukan perubahan ekonomi yang dimaksud memperkirakan Indonesia akan pergi dari dari middle income trap pada 2036.

Transformasi ini melibatkan proses lanjut industri, pengembangan infrastruktur, dan juga reformasi birokrasi dari 2020 hingga 2024, yang tersebut mendasari keinginan akan IKN untuk menggalang rute tersebut.

2. Mendorong perkembangan perekonomian yang digunakan merata

Dalam konteks ini, IKN diharapkan dapat menggerakkan pertumbuhan kegiatan ekonomi yang digunakan merata, diantaranya ke Kawasan Timur Indonesia. Sebelumnya, DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan, politik, lalu industri, mengendalikan 70 persen perputaran uang walaupun belaka mencakup 0,003 persen dari luas daratan Negara Indonesia kemudian mempunyai 3,9 persen dari jumlah agregat penduduk nasional.

Ketidakmerataan pembangunan serta kesejahteraan di Tanah Air disebabkan oleh terpusatnya konstruksi di dalam Ibukota Indonesia kemudian Pulau Jawa. Kondisi ini berdampak negatif pada perkembangan dunia usaha yang dimaksud berkelanjutan, tidak ada memanfaatkan peluang area secara maksimal, dan juga kurang menyokong keadilan antar wilayah dan juga persatuan bangsa.

Oleh sebab itu, IKN diharapkan dapat mengatasi tantangan ini dengan bermetamorfosis menjadi kota berkelas globus yang digunakan melayani seluruh rakyat Indonesia. IKN juga diharapkan menjadi pusat gravitasi kegiatan ekonomi baru di dalam Indonesia, mencakup kawasan sedang dan juga timur, dan juga menciptakan pusat peningkatan kegiatan ekonomi baru dan juga memaksimalkan peluang sumber daya daerah.

3. Populasi jiwa terlalu padat kemudian pertumbuhan urbanisasi sangat tinggi

Kondisi DKI Jakarta yang sekarang tak lagi sesuai sebagai ibu kota negara terlihat dari beberapa faktor. Pertama, kepadatan penduduk DKI Jakarta mencapai 16.704 jiwa/km², jarak jauh tambahan besar dibandingkan kepadatan nasional yang mana semata-mata 141 jiwa/km².

Kedua, menurut data TomTom Traffic Index 2020, Ibukota Indonesia sempat berada ke peringkat 10 kota terburuk bola pada hal kemacetan pada 2019, meskipun posisinya kemudian turun ke peringkat 31 dari 416 kota besar pada 2020.

Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum lalu Perumahan Rakyat (PUPR) 2016, Jawa menghadapi krisis air yang digunakan cukup serius. Beberapa daerah, satu di antaranya wilayah Jawa Tengah, menunjukkan indikator berwarna jaundice yang mana menandakan tekanan pada ketersediaan air.

Jakarta menghadapi permasalahan lingkungan lalu geologi yang serius, seperti banjir tahunan lalu penurunan tanah yang dimaksud menciptakan sebagian wilayahnya berada pada bawah dari permukaan laut.

Sekitar 50 persen wilayah Ibukota Indonesia menghadapi risiko banjir lebih lanjut kerap dari 10 tahun sekali. Selain itu, wilayah Ibukota Indonesia juga terancam oleh aktivitas gunung api, seperti Krakatau dan juga Gunung Gede, juga peluang gempa bumi dan juga tsunami.

Pemerintah Indonesi berharap pemindahan ibu kota dari Ibukota ke IKN akan mencakup perencanaan kota yang digunakan ramah lingkungan, dengan fokus pada infrastruktur hijau dan juga teknologi canggih.

Langkah ini diharapkan tak cuma menyelesaikan kesulitan Jakarta, tetapi juga berubah menjadi contoh bagi pembangunan kota masa depan yang digunakan berkelanjutan di Indonesia.