Ekonomi

AHY Dampingi Prabowo: Satu Peta 2.0 Permudah Penyertaan Modal ke Indonesia

50
×

AHY Dampingi Prabowo: Satu Peta 2.0 Permudah Penyertaan Modal ke Indonesia

Sebarkan artikel ini

JakartaMenteri Agraria lalu Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendampingi presiden terpilih Prabowo Subianto di Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP) 2.0 pada Kamis kemarin. Dalam acara itu, juga sekaligus mengemukakan White Paper One Maps Policy Beyond 2024 terhadap Prabowo yang digunakan mewakili Presiden Joko Widodo atau Jokowi. 

Dalam sambutannya ini, AHY berharap agar Kebijakan Satu Peta 2.0 dapat segera diterapkan untuk memudahkan penanaman modal pemerintah maupun swasta. Dia mengemukakan kebijakan ini juga penting bagi pemerintah daerah. 

“Jika kita bisa saja menghadirkan peta-peta skala besar yang dimaksud kemudian dapat digunakan untuk menimbulkan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), ini penting sekali bagi para investor, juga para pemerintah daerah, untuk menentukan tata ruang kemudian permintaan untuk bidang lalu pertumbuhan perekonomian lainnya,” ujar Menteri AHY untuk awak media selepas acara seperti dikutipkan pada informasi tertoreh pada Jumat, 19 Juni 2024. 

Ketua Umum Partai Demokrat itu memaparkan Kebijakan Satu Peta yang dimaksud diselaraskan pada tata ruang akan memberikan kepastian hukum terhadap para pengusaha perusahaan yang ingin menanamkan modalnya dalam Indonesia. AHY menyampaikan kementeriannya akan mempersiapkan rencana strategis usai kebijakan ini diluncurkan. 

“Oleh dikarenakan itu, kami tentu mempersiapkan rencana strategis terkait dengan tata ruang penyelenggaraan lahan di dalam bervariasi tempat lalu One Map Policy ini bermetamorfosis menjadi penting sekali dikarenakan seringkali permasalahan yang dimaksud muncul itu terkait tumpang tindih,” kata AHY. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016, Kebijakan Satu Peta adalah arahan strategis di terpenuhinya satu peta yang tersebut mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan juga satu geoportal. Dengan adanya kebijakan ini, seluruh kebijakan pemerintah yang digunakan berbasiskan spasial akan mengacu pada satu peta yang sama.

Pada kegiatan ini, Prabowo Subianto yang mana juga Menteri Perlindungan itu mengutarakan bahwa Kebijakan Satu Peta ini ada untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Dia mengatakan kebijakan ini juga akan menciptakan tata kelola pemerintah yang efisien.
“Dengan One Map Policy ini akan menciptakan suatu efisiensi dan juga tak terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang, sehingga proses konstruksi bisa jadi cepat. Kecepatan sekarang adalah suatu elemen daripada pemerintahan yang dimaksud efektif,” kata Prabowo. 

Sementara itu, Menteri Koordinator Area Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan jumlah keseluruhan peta yang digunakan tercantum pada Geoportal KSP 2.0 telah meningkat. “Ini menandai delapan tahun peluncuran Kebijakan Satu Peta kemudian sudah dibuat 151 peta tematik dari 23 kementerian juga lembaga,” kata dia. 

Hadir pada kegiatan peluncuran ini, beberapa Menteri serta Kepala Lembaga Kabinet Tanah Air Maju. Turut hadir mendampingi Menteri AHY, Direktur Jenderal Survei lalu Pemetaan Pertanahan juga Ruang, Virgo Eresta Jaya; Staf Khusus Sektor Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; Direktur Landreform, Rudi Rubijaya; dan juga Kepala Biro Perencanaan lalu Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Dony Erwan Brilianto. 

Artikel ini disadur dari AHY Dampingi Prabowo: Satu Peta 2.0 Permudah Investasi di Indonesia