JAKARTA – pemerintahan memberikan kesempatan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk menjalankan tambang. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah M Amien Rais mengajukan permohonan Muhammadiyah tiada ikut-ikutan mengatur tambang.
Diketahui, ormas keagamaan diberikan akses untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Hal ini diatur pada Peraturan pemerintahan (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang inovasi menghadapi Peraturan pemerintahan Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pertemuan Usaha Pertambangan Mineral serta Batubara. PP yang disebutkan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Mei 2024.
“Saya ingin menyampaikan sedikit saja, jangan sampai Muhammadiyah ikut-ikutan. Nggak usah. Muhammadiyah lebih lanjut dari cukup,” kata Amien pada tayangan YouTube Amien Rais Official, dikutipkan SINDOnews, Rabu (5/6/2024).
Amien mengatakan, rezeki datangnya dari Allah Swt. Rezeki Muhammadiyah datang dari bervariasi segi, dari beraneka arah. Muhammadiyah punya rumah sakit Muhammadiyah yang tersebut besar-besar. Juga punya kampus yang dimaksud hebat. “Segala macam perniagaan Muhammadiyah itu kita pelihara serta nggak usah dibawa-bawa ke pertambangan kemudian lain-lain,” ujar Amien.
Menurut Amien, pertambangan wilayah yang dimaksud agak rawan serta banyak abu-abunya. “Jadi kalau kita kecemplung di dalam situ, nanti kita terpaksa mungkin, melakukan hal-hal yang dimaksud tiada pernah kita perkirakan dikarenakan pada situ ada sejumlah bohir, ada makelar, segala macam, ada sogok menyogok, dan juga lain-lain. Jadi jangan pernah sampai Muhammadiyah kita masuk,” ujar Ketua Majelis Syura Partai Ummat tersebut.
Amien pun menghadirkan agar seluruh komponen Muhammadiyah kompak. Amien menekankan bahwa Muhammadiyah hanya sekali takut terhadap Allah Swt. “Tidak pernah Muhammadiyah membongkok-bongkok, membungkuk-bungkuk untuk manusia, never, tidaklah pernah. Saya kira itu sekadar arahan saya,” ujarnya.
Sebelumnya, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengusulkan agar PP Muhammadiyah menolak tawaran dari pemerintah untuk bergabung menjalankan tambang. Din menyampaikan tawaran yang dimaksud tambahan sejumlah mudaratnya.
“Dengan husnuzan pemberian konsesi tambang batubara untuk ormas keagamaan seperti NU juga Muhammadiyah dapat dinilai positif sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk mereka. Namun, hal demikian sangat terlambat, juga motifnya terkesan untuk mengambil hati. Maka, suuzan tak terhindarkan,” kata Din di pernyataan yang tersebut diterima SINDOnews, Selasa (4/6/2024).
Din menyampaikan masukan terhadap Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. “Sebagai warga Muhammadiyah saya mengusulkan untuk PP Muhammadiyah untuk menolak tawaran Menteri Bahlil/Presiden Joko Widodo itu. Pemberian itu lebih tinggi banyak mudarat daripada maslahatnya. Muhammadiyah harus berubah menjadi penyelesai hambatan bangsa (problem maker), bukanlah bagian dari hambatan (a part of the problem),” tandasnya.
Artikel ini disadur dari Ormas Diberi Izin Kelola Tambang, Amien Rais: Jangan Sampai Muhammadiyah Ikut-ikutan
